”Saya bukan anti kelapa sawit. Silakan perusahaan menanam kelapa sawit! Tetapi, jangan menanam kelapa sawit di sawah yang sudah kami kerjakan selama bertahun-tahun,” kata Yanto, petani berusia 55 tahun ini.
Menurut Yanto, yang juga Ketua Kelompok Tani Dewi Sri, areal persawahan yang dia pertahankan bersama rekan-rekannya seluas 2.393 hektar. Jika lahan sawah tersebut dialihfungsikan, ratusan petani di Tabukan akan kehilangan mata pencarian.
”Kami tak bisa lagi menanam padi dan melakukan panen raya,” ucap dia.
Dalam beberapa tahun terakhir, kata Yanto, petani di Tabukan selalu melakukan panen raya. Dengan menanam padi unggul, mereka bisa menghasilkan gabah kering sebanyak 8-9 ton per hektar. Panen umumnya dilakukan petani dua kali dalam setahun.
Oleh karena itu, petani asal Blora, Jawa Tengah, ini ingin petani tetap menjadi petani dan tidak dipaksa menjadi buruh di perusahaan perkebunan kelapa sawit.
”Jika petani menjadi buruh, petani tidak akan pernah sejahtera,” ujar dia.
Lebih sejahtera
Yanto begitu gigih mempertahankan sawah karena dia optimistis kehidupan petani tanaman pangan lebih sejahtera daripada kehidupan buruh perkebunan kelapa sawit. Pengalaman Yanto malang melintang selama belasan tahun di perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai buruh ternyata tak kunjung mengubah nasibnya.
”Saya pernah bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera selama 13 tahun, dari 1985 sampai 1998. Belasan tahun menjadi buruh, saya merasa kehidupan kami tetap saja susah,” tutur bapak tiga anak ini.
Oleh karena merasa kehidupannya tak kunjung membaik selama merantau di Sumatera, Yanto memutuskan kembali ke kampung halamannya di Blora, Jawa Tengah. Dia pun kembali menjadi petani.
Tahun 2005, Yanto memboyong istri dan anaknya merantau ke Kalimantan. Mereka bermukim di lokasi transmigrasi di Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
Setiba di tanah Kalimantan, Yanto kembali bekerja menggarap sawah, sebagaimana yang dia kerjakan di kampung halaman di Blora. Bersama masyarakat lokal yang sudah puluhan tahun mengerjakan sawah, dia berbagi ilmu dalam mengolah sawah untuk bercocok tanam padi.
Petani setempat, yang sebelumnya mengusahakan sawah sekali dalam setahun, mulai mengusahakan sawah dua kali dalam setahun. Mereka pun menikmati panenan padi yang melimpah setiap waktu panen tiba.
”Inilah yang membuat kami tidak mau menyerahkan sawah kami (untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit),” kata Yanto.
Jika dikalkulasi, kata Yanto, penghasilan petani dari 1 hektar sawah minimal Rp 5 juta per bulan. Rinciannya, 1 hektar sawah menghasilkan gabah kering minimal 500 kaleng dalam sekali panen. Satu kaleng berbobot sekitar 12 kilogram.
Harga gabah kering tersebut Rp 70.000 sampai Rp 80.000 per kaleng. ”Jadi, petani bisa mendapatkan uang sebanyak Rp 35 juta sampai Rp 40 juta dalam enam bulan,” tutur dia.
Menurut Yanto, petani di Tabukan mengusahakan sawah minimal 1 hektar. Bahkan, ada petani yang mengusahakan sawah seluas 4-5 hektar. Penghasilan yang diperoleh petani dari 1 hektar sawah saja sudah jauh lebih besar daripada gaji buruh perusahaan perkebunan kelapa sawit.
”Sekarang, gaji buruh sawit hanya Rp 50.000 per hari,” ujar petani yang sering kali dicap oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai ”provokator” ini.
Meski telah dicap sebagai provokator dan sering diteror, pria yang tidak tamat sekolah dasar ini merasa tidak gentar. Dia tetap vokal saat berdialog dengan unsur muspida (musyawarah pimpinan daerah) dan humas perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terus melakukan pendekatan terhadap petani.
”Saya yakin bapak-bapak sekalian masih makan nasi dan belum ada di antara bapak-bapak yang makan buah sawit. Oleh karena itu, biarkanlah kami tetap menanam padi untuk menghasilkan nasi,” kata Yanto.
Mencari keadilan
Saat perusahaan perkebunan kelapa sawit gencar melakukan pendekatan kepada petani karena telah mengantongi izin lokasi, Yanto merasa perjuangannya semakin sulit. Dia pun mendatangi pejabat pemerintahan pada dinas pertanian, dinas perkebunan, dan para wakil rakyat yang berada di gedung DPRD kabupaten dan provinsi untuk mencari keadilan dan menyampaikan aspirasi petani.
”Sebagai orang kecil, kami tidak berdaya jika terus-menerus ditekan oleh pihak perusahaan (perkebunan kelapa sawit). Oleh karena itu, kami minta supaya para wakil rakyat dan pejabat di pemerintahan memperhatikan nasib kami,” kata Yanto.
Setelah mendatangi sejumlah kantor pemerintahan di tingkat kabupaten dan provinsi, Yanto belum juga mendapatkan jawaban pasti mengenai lahan yang mereka pertahankan. Tak urung, dia merasa resah. Apalagi beberapa rekannya mulai ragu menggarap lahan karena khawatir sawah mereka tiba-tiba digusur.
Yanto pun nekat. Pada Agustus 2013, dia bertolak ke Jakarta untuk memperjuangkan hak petani. Di Jakarta, dia hanya ingin menyampaikan bahwa petani tidak mau sawahnya dialihfungsikan.
”Saya mendatangi kantor DPR dan beberapa kantor kementerian,” ujar dia.
Apakah semua upaya Yanto sudah membuahkan hasil? ”Sampai sekarang belum ada kepastian,” ucap dia lirih.
Meski demikian, Yanto mengajak rekan-rekannya sesama petani untuk tetap menggarap sawah seperti biasa. Ia berharap seraya berdoa agar Tuhan membukakan mata dan hati para ”penguasa” di negara agraris ini....
Muhammad Yanto
- Lahir: Blora, Jawa Tengah, 2 Februari 1959
- Pekerjaan:
- Petani
- Ketua Kelompok Tani Dewi Sri
- Pendidikan: Sekolah dasar, tidak tamat
- Istri: Lastri (43)
- Anak:
- Eni Dwijayanti (19)
- Muhammad Yusuf Kurniawan (15)
- Latifa Qusnul Khotimah (5)
Sumber: KOMPAS, JUMAT, 8 AGUSTUS 2014
No comments:
Post a Comment