Harga Batubara Tidak Murah

Pernyataan presiden terpilih Joko Widodo bahwa sumber energi dari minyak bumi bisa digantikan batubara karena lebih murah memicu keprihatinan sejumlah pihak. Harga batubara sebenarnya tidak murah karena tidak memasukkan eksternalitas. Di dalamnya tidak dihitung biaya dampak lingkungan, sosial, dan budaya.

Batubara hanya bisa digunakan saat masa transisi. Selanjutnya, pemerintah baru harus segera memperjelas peta jalan energi baru dan terbarukan serta mendorong pelaksanaannya.

Demikian rangkuman pendapat dari Direktur Pusat Penelitian tentang Konsep Keberlanjutan Universitas Surya Jon Respati, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abetnego Tarigan, fasilitator lapang Forum Masyarakat Sipil Siti Maimunah, dan Ketua Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur Merah Johansyah. Hal itu disampaikan, Selasa (2/9), di Jakarta.



”Batubara itu amat mahal karena harus ditebus dengan berbagai problem. Bukan hanya kotor untuk lingkungan, melainkan juga berkontribusi besar terhadap perubahan iklim dan mematikan,” kata Merah. Di Kalimantan Timur, sepanjang 2011-2014, sudah delapan anak tewas karena jatuh ke lubang tambang yang tidak direklamasi. Masyarakat juga kehilangan ruang hidup untuk mempraktikkan adat dan budayanya.

”Kita sudah berhadapan dengan masalah pangan. Pengerukan batubara membuat lahan pangan hancur,” kata Maimunah. Kalau berbicara tentang program untuk pangan, penggunaan batubara bertentangan dengan tujuan tersebut.

”Batubara itu tidak berkelanjutan sifatnya karena tak terbarukan. Pemerintah juga tidak pernah melaksanakan pengawasan dan evaluasi (praktik pertambangan). Tidak ada reklamasi dan penghijauan berkelanjutan,” ujar Jon Respati.

Mafia tambang

Pada praktik di lapangan, pertambangan batubara juga diikuti pelanggaran hukum luar biasa dan mafia tambang. ”Mereka bisa mengakses kawasan yang seharusnya tak boleh. Di kawasan konservasi Tahura (Taman Hutan Rakyat) Bukit Soeharto, ada 42 izin tambang,” kata Merah. Hal senada diungkapkan Maimunah dan Jon Respati.

”Perbincangan tata kelola energi selalu menjauhi isu dampak, daya rusak, serta isu ongkos sosial ekologis dan kebudayaan dari pertambangan batubara. Hal yang selalu dibahas hanya bagaimana cara memenuhi kebutuhan energi secara cepat,” kata Merah.

Ia memahami, penggunaan batubara sebagai sumber energi tak bisa dihentikan sekaligus secara mendadak. Namun, setidaknya laju ekspansinya harus dikurangi dari kecepatan sekarang. ”Batubara hanya untuk mengisi masa transisi ke energi baru terbarukan. Namun, peta jalan energi baru dan terbarukan tak jelas,” kata Abetnego.

”Ini solusi jangka pendek karena batubara tidak berkelanjutan sifatnya,” kata Jon. Sumber energi lain yang bisa dimanfaatkan adalah energi baru dan terbarukan, termasuk panas bumi. Namun, itu harus dilakukan dengan hati-hati karena panas bumi kebanyakan berada di hutan lindung, terutama di Jawa.

Hal lain, batubara dalam konteks perubahan iklim ditinggalkan banyak negara karena emisi gas rumah kaca batubara dari proses produksi hingga penggunaannya amat tinggi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada September 2009 di Pittsburgh, Amerika Serikat, berjanji menurunkan emisi gas rumah kaca dengan kekuatan sendiri 26 persen pada 2020 dari level emisi jika tak ada intervensi.

Sumber: Kompas Cetak